Lumpur Lapindo BUKAN Bencana Alam

Saya, Anda dan mungkin orang di sekitar kita geram, mendengar Dagelan Baru dari Penguasa yang berusaha mengubah status Melubernya Lumpur di Sidoarjo dari Kelalaian Industri Menjadi Bencana Alam.

Kita mungkin bukan PAKAR mengenai Drilling ataupun Geologi, tapi bukan berarti Kita tidak boleh bicara mengenai hal ini, bagaimana bisa WALHI di tolak gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dianggap bahwa Lumpur Porong adalah Bencana Alam (Fenomena Alam) seperti Bleduk Kuwu dan bukan Kelalaian Industri?

Kita juga tidak bodoh-bodoh amat untuk tahu bahwa Geologi Rekayasa di Porong Oleh Lapindo Brantas telah gagal total pada 26 Mei 2006, sehingga menimbulkan semburan lumpur panas yang menenggelamkan kawasan permukiman, pertanian dan industri pada khususnya dan menimbulkan masalah di Jawa Timur pada umumnya.

Kita mungkin tidak Sepintar Rahmat Witoelar yang tidak masalah bila Bencana Industri Lapindo di jadikan Bencana Alam, ataupun ahli-ahli Geologi Indonesia (IAGI) yang mengatakan bahwa Bencana Industri Lapindo adalah akibat dari Gempa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 27 Mei 2006 yang berkekuatan 6.3 dalam Skala Richter di Yogyakarta yang jaraknya ratusan kilometer dari Sidoarjo, masak nggak ada pengeboran minyak atau tambang di daerah deket Yogya situ? Kok ya tidak menyemburkan lumpur ?? Kenapa harus berakibat jauh sekali sampai ke Sidoarjo ??

Begitu yakinnya ahli-ahli Geologi Indonesia, sampai-sampai mengalahkan Prof. James Mori dari Jepang yang dalam abstract nya mengatakan bahwa bencana itu karena PENGEBORAN sampai meminta maaf karena tidak mempunyai jawaban pasti mengenai hal itu(hubungan gempa dan lumpur).

Bagaimana mungkin semburan lumpur akibat pengeboran tanpa Chasing sedalam lebih kurang 2500 meter bisa tiba-tiba menjadi Fenomena (Bencana) Alam? atau dengan bodohnya mengalihkan tanggung jawab terhadap Warga Porong dari PT. Lapindo Brantas kepada Penguasa, yang tentu saja menurut saya adalah Pengkhianatan kepada Rakyat karena Penguasa telah melakukan Kejahatan Korporasi bersama PT. Lapindo Brantas, dan menggunakan uang rakyat untuk kesalahan yang di lakukan oleh PT. Lapindo, bersama sama Penguasa dan Anggota Dewan menjadikan Rakyat sebagai pelengkap penderita atas nama INVESTASI.

Kita menjadi saksi bahwa :

Tidak ada satupun pejabat PT. Lapindo yang di tangkap, tidak ada satupun pejabat BP Migas dan ESDM yang di periksa, bahkan tidak ada yang meminta maaf karena lalai mengurus sektor Migas.

Tidak Tegasnya penguasa untuk berupaya menyita asset dari South Australia Northern Territory Oil Search (SANTOS), PT Medco Energi Internasional Tbk (Medco), dan PT. Energi Mega Persada (EMP) yang adalah Pemegang Saham PT. Lapindo Brantas sebagai dana penanganan dan ganti rugi Bencana Industri Lapindo.

Anggota Dewan yang dikatakan wakil Rakyat, malah bingung menentukan sikap di balik tuntutan Rakyat yang menuntut ganti rugi dari PT. Lapindo, masak tidak ada Anggota Dewan yang berasal dari Jawa Timur pada umumnya, dan Sidoarjo pada khususnya? Wakil Rakyat yang suaranya sama dengan suara Rakyat, bukan suara dari kepentingan Investor, kepentingan partai dan uang semata.

Bukannya Anggota Dewan sudah sangat sejahtera dari gaji dan berjibun tunjangan² yang di terima? Masakan Bersuara untuk Rakyat yang di wakilinya harus di suruh-suruh?

Betapa beresiko hidup di Negara Indonesia yang mengaku Republik Hukum ini, Rakyat Porong yang Sudah Sangat menderita masih di Paksa untuk Membantu Lapindo dengan menjual murah Rumah dan Tanahnya, sementara di Koran-Koran banyak berita yang tidak begitu penting di angkat ke Permukaan untuk menutupi segalam macam borok penguasa, mulai dari masalah Nasionalisme warga perbatasan Kalimantan (Serawak) sampai Terorisme kecil yang kembali terjadi di Jalan Kebo Iwa Denpasar beberapa waktu yang lalu, belum lagi mengenai masalah Gubernur Bank Indonesia yang saya rasa tidak ada manfaatnya sama sekali untuk di perdebatkan apalagi disiarkan untuk Rakyat, karena siapapun yang menjadi Gubernur pun tidak akan bisa menurunkan harga-harga bahan pokok, itu saja yang Kita tahu.

Jangan kita terbuai Berita Nasionalisme(Perut lapar dan tidak sejahtera kok bicara Nasionalisme), Terorisme(Baterai dan kabel di bungkus kertas Fax yang di ledakkan dan bukan meledak sendiri), Manuver Penguasa dan DPR mengenai Gubernur BI yang merupakan berita tidak bermutu (Jogetan apa lagi ini? Poco Poco ? Waltz? Cha cha? Samba? Srimpi?).

Rakyat Porong Pasti Diam-Diam mati kalo kita semua Diam, sama seperti anggota TPLS yang tidak bisa obyektif karena gaji dari penguasa selalu telat, sehingga kehilangan rasa kerakyatannya, terganti oleh kebutuhan perutnya.

Media memang Penting, sebagai penyampai Fakta, dan sebagai Pengalih Perhatian.